Zakat Profesi


Zakat Profesi Prespektif Yuridis dan Hukum Islam
Oleh: Asmuni Mth

A. Pendahuluan
Kemiskinan selalu menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Pelaksanaan otonomi daerah secara drastis dan masif sejak 1 Januari 2001 juga tidak banyak membantu, jika tidak bisa dikatakan malah semakin memperburuk keadaan. Kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat, tidak mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah kemiskinan secara cepat dan efektif. Di era otonomi daerah ini, yang disaksikan justru adalah kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi. Dengan kata lain, terjadi distribusi kemiskinan yang meluas di berbagai daerah, seturut dengan meluasnya tindak pidana korupsi.
Lemahnya usaha memerangi kemiskinan di era otonomi daerah juga dikonfirmasi oleh berbagai studi empiris. Studi Jasmina (2001), misalnya, menunjukkan bahwa dari 268 kabupaten/kota yang diteliti, hanya 93 kabupaten/kota (35%) yang telah menerapkan kebijakan pembelanjaan anggaran yang bersifat pro-poor (berpihak pada orang miskin). Sementara itu, studi Sumarto (2004) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang semakin memburuk di era otonomi daerah secara nyata dan sistemik telah menghambat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
Setidaknya terdapat tiga alasan pokok mengapa otonomi daerah tak mampu menurunkan kemiskinan. Pertama, ketiadaan kebijakan yang secara umum memihak orang miskin (pro-poor policy). Otonomi daerah telah memberi peluang yang besar kepada setiap daerah untuk membuat pro-poor policy. Sebagai misal, sebagian besar perijinan investasi dan kegiatan usaha kini dapat diselesaikan daerah. Jika hal ini dimanfaatkan dengan baik, investasi dan produksi akan tumbuh dan menggerakkan perekonomian. Jika pertumbuhan yang tercipta memiliki dampak yang besar pada orang miskin (pro-poor growth), maka otonomi daerah sangat kuat untuk menurunkan kemiskinan. Ironisnya, pasca otonomi daerah, iklim usaha justru semakin memburuk yang ditandai dengan maraknya perda-perda “bermasalah” terutama dalam bentuk pajak dan retribusi daerah yang memberatkan dunia usaha.
Kedua, ketiadaan institusi yang memihak orang miskin (pro-poor institutions). Institusi-institusi pemerintah yang ada cenderung tidak sensitif dengan kepentingan orang miskin. Sebagai misal, DAU dan dana bagi hasil yang merupakan komponen terbesar dalam penerimaan daerah, adalah dana block-grant di mana daerah memiliki kebebasan dalam penggunaannya. Namun sedikit sekali daerah yang mampu menghasilkan APBD yang memihak rakyat miskin (pro-poor budget) bahkan dengan kondisi anggaran yang berlimpah.
Ketiga, ketiadaan rezim pemerintahan yang memihak orang miskin (pro-poor government). Meningkatnya derajat demokratisasi yang diiringi dengan semakin banyaknya pilihan politik bagi rakyat, ternyata tidak menjamin secara otomatis akan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah justru memunculkan “raja-raja kecil” baru di daerah yang cenderung otoriter, korup, dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kandungan aspek lokalitas yang kental dalam pembuatan kebijakan publik, tidak mampu membuat pemerintah daerah bersikap transparan dan akuntabel.
Hipotesa tersebut segera menyadarkan bahwa betapa mendesaknya sebuah terobosan alternatif untuk memangkas mata rantai kemiskinan. Tidak bermaksud menafikan upaya pemerintah daerah dalam meminimalisir angka kemiskinan, namun dalam konteks ini zakat-khususnya zakat profesi dan zakat penghasilan-perlu dilirik sebagai sebuah solusi alternatif yang cukup efisien untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial. Pemanfaatan dana zakat masih sangat kecil jika melihat potensi zakat yang mencapai 17,3 triliun – belum termasuk zakat profesi.
B. Pengertian dan Arti Penting Zakat
a) Pengerian Zakat
Menurut bahasa kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut terminologi fiqh, zakat berarti nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.
Zakat bersinonim dengan sedekah wajib. Dalam Al-Qur’an kata sedekah dalam berbagai bentuk dan derivasinya disebutkan sebanyak 154 kali. Dengan kata lain, zakat adalah sama dengan sedekah wajib (Q.S. 9:60). Dalam ayat tersebut zakat diungkapkan dengan kata innamash shodaqotu yang artinya adalah zakat. Sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagaian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah.
Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan zakat telah meluas pada sejumlah sektor yang dikenai wajib zakat, misalnya sektor jasa. Pada masa-masa awal Islam sektor jasa bukanlah hal dominan. Berbeda dengan saat ini di mana sektor jasa memiliki nilai ekonomis yang sangat strategis. Karena itu bukan tanpa alasan bila para ulama kontemporer memasukkan sektor jasa untuk dikeluarkan zakatnya. Yusuf Qardhawi, misalnya, menyatakan bahwa di antara hal yang amat penting diperhatikan umat Islam saat ini adalah penghasilan yang diusahakan melalui keahlian, baik keahlian individual maupun kolektif. Keahlian individual dapat dicontohkan seperti profesi dokter, ahli hukum, penjahit, dan pelukis. Sedangkan keahlian kolektif contohnya adalah pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan sistem gaji bulanan. Penghasilan dari semua profesi itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Pada mulanya pemikiran tentang wajib zakat atas penghasilan jasa tersebut cukup menggemparkan terutama bagi umat Islam Indonesia. Namun perlahan-lahan terbentuk kesadaran bahwa zakat terhadap sektor jasa merupakan implementasi ajaran Islam yang mengakomodasi kearifan lokal. Berbagai usaha dicobakan agar kewajiban membayar zakat terhadap sektor jasa bisa berjalan optimal. Satu di antara usaha tersebut adalah respon pemerintah dengan merumuskan undang-undang yang membahas mekanisme zakat terhadap sektor jasa.
Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab.
Pertama, al-mihnah ((المهنة. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut al-mihaniyyun المهنيون atau ashab al-mihnah أصحاب المهنة . Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya.
Kedua, al-hirfah الحرفة . Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut ashab al-hirfah أصحاب الحرفة
Meski zakat profesi tidak pernah menjadi topik bahasan secara eksplisit dalam fikih Islam klasik, namun bukan berarti para ulama Islam tempo itu sama sekali tidak pernah membahas zakat yang sejenis dengan zakat profesi.
Disebutkan bahwa Abu Ubaid dari Ibn Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan “Ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya”. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Hadis tersebut sahih dari Ibn Sabbas. Dalam catatan lain bahwa Hubairah mengatakan bahwa Ibn Mas’ud mengeluarkan zakat pemberian yang ia terima sebesar duapuluh lima (25) dari seribu (1000). Dalam al-Muwat-tho’ Malik meriwayatkan bahwa Ibnu Syaib bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu’awiyah ibn Abi Sufyan. Sebagaimana kita ketahui beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam pada zaman penuh dengan kumpulan sahabat yang terhormat, yang apabila Mu’awiyah melanggar hadis Nabi atau Ijma’ yang dapat dipertangungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan mau diam. Sedang Abu Ubaid menyebutkan bahwa bila Umar memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya. Dengan demikian upah (‘umalah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang.
Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya. Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat haul (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian.
Namun demikian, Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa padanan hukum zakat profesi yang paling tepat adalah zakat al-mal al-mustafad (harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal). Jenis-jenis al-mal al-mustafad antara lain [1] al-‘amalah, yakni penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu; [2] al-‘athiyah, yaitu sejenis bonus atau insentif tetap yang diterima secara teratur oleh prajurit negara Islam dari baitul mal; [3] al-mazalim, yakni jenis harta yang disita secara tidak sah oleh penguasa terdahulu, dan telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Kalau harta tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta yang diperoleh dengan kepemilikan baru, dan karena itu, wajib dizakati.
Bila dicermati bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam yaitu, pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu, dan lain-lain.
Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain: baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, dengan menggunakan tangan, otak ataupun kedua-duanya, penghasilan pekerjaan seperti ini berupa gaji/upah ataupun honorarium.
Jadi zakat penghasilan adalah zakat yang dipungut/diperoleh dari upah/gaji/honorarium karyawan dan usaha profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, guru, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain yang telah mencapai nisab.
b) Arti Penting Zakat
Kewajiban membayar zakat dalam Islam merupakan hal yang sangat prinsipil. Ini dikarenakan zakat mengandung dua nilai yang sama-sama signifikan, yaitu nilai teologis dan sosial-ekonomi kemasyarakatan. Nilai teologis zakat ditunjukkan bahwa zakat merupakan ajaran agama yang bersifat wajib dan harus diyakini kebenarannya. Perintah zakat dapat ditemukan di banyak tempat dalam Al-Qur’an. Setidaknya, ditemukan 32 ayat Al-Qur’an yang menyerukan zakat termasuk di antaranya yang menyandingkan masalah zakat dengan kewajiban salat.
Dalam kaitannya dengan nilai sosial-ekonomi dan kemasyarakatan, zakat bisa menjadi solusi alternatif untuk memperkecil jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Kaum kaya bertanggung jawab terhadap kaum miskin. Pertanggungjawaban ini dalam bahasa Al-Qur’an (Surah az-Zariyat [51]: 19) disebutkan bahwa pada harta kaum kaya terdapat hak bagi kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
Bila diperhatikan kronologi kewajiban zakat dapat dipahami bahwa zakat diperintahkan pada periode Madinah setelah kewajiban puasa dan zakat fitrah. Tentu ini bisa dimengerti sebab masyarakat muslim di Madinah mulai terbentuk. Untuk itu, kewajiban zakat dimaksudkan untuk membina solidaritas sosial masyarakat Muslim. Dengan demikian, kesenjangan antara yang kaya dan miskin sedikit demi sedikit akan terselesaikan. Menilik signifikansi zakat ini wajar ketika zakat ditempatkan sebagai salah satu pilar penyangga syiar Islam.
Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have ke tangan the have not. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.
Zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Demi menggambarkan pentingnya (kedudukan) zakat ini, Al-Qur’an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya. Secara umum kata zakat di dalam Al-Qur’an kebanyakan disebut bergandengan dengan perintah menunaikan salat. Oleh karenanya, zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur penopang dari kelima unsur bangunan Islam (baca: rukun Islam). Bisa dimafhumi bahwa ibadah zakat merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan ajaran Islam, sehingga keberadaannya dianggap ma’lum min addien bi al-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak keislaman seseorang.
Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih (Q.S. 9:103). Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari sini dapat dimengerti bahwa zakat yang dikeluarkan oleh pewajib-zakat (muzakki) dapat membersihkan dan menyucikan hatinya, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta.
Selanjutnya, dengan berpegang pada prinsip kesejahteraan sosial perintah zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Mannan menyebut zakat sebagai aktivitas ekonomi-realigius dengan lima unsur penting. Pertama, unsur kepercayaan keagamaan. Artinya, seorang muslim yang membayar zakat meyakini tindakannya sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan. Kedua, unsur pemerataan dan keadilan yang menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan. Ketiga, unsur kematangan dan produktifitas yang menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun—ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan. Keempat, unsur kebebasan dan nalar. Artinya, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merasa bertanggung jawab untuk membayarkannya demi diri dan umat. Kelima, unsur etik dan kewajaran. Artinya, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat.

C. Legitimasi Yuridis
Di Indonesia sendiri semenjak Islam datang zakat telah menjadi salah satu sumber dana perjuangan untuk melawan kekuatan penjajah. Pemerintah Kolonial Belanda, setelah mengetahui hal ini, berusaha melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat, yakni dengan melarang semua pegawai pemerintah dan priyai pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.
Konsepsi pemerintah Indonesia adalah konsepsi pemerintahan negara islami. Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini tercakup dalam pengertian Darul Islam. Pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang sah menurut hukum Islam, karena itu umat Islam wajib patuh terhadapnya. Maka, pemerintah Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana negara-negara Islam yang lain, menurut tinjauan hukum Islam, termasuk menegakkan sistem perzakatan.
Sesuai dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sesuai dengan pasa1 29 UUD 1945, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran agama-agama masing-masing—termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal agama Islam, seperti pengelolaan zakat.
Walaupun Indonesia adalah negara nasional, tetapi dengan memperhatikan tujuan pembangunan Indonesia identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsepsi zakat ada persesuaiannya dengan a) Pancasila dengan semua sila-silanya; b) UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 29, dan pasal 34. Hal demikian berarti pengurusan zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial dan pasal 34 UUD 45 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama pemerintah. Sebab pemerintah memikul tanggung jawab untuk memelihara semua fakir miskin dan orang-orang yang lemah baik secara fisik maupun ekonominya. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal 34 UUD 1945 tersebut jelas menunjuk kepada para mustahiq zakat, yaitu yang berhak menerima bagian zakat.
Atas dasar kewajiban sosial untuk keadilan dan kesejahteraan bersama, sudah barang tentu zakat tidak akan ada yang mampu mengendalikannya (amil) kecuali pihak yang memiliki kewenangan formal dan stuktural untuk memaksa. Pihak yang dimaksud itu tidak lain adalah negara. Tanpa amil, zakat tidak bisa disebut zakat, melainkan kedermawanan belaka. Kehadiran amil ini sangat penting, karenanya harus profesional dan diangkat oleh pemerintah. Amil zakat yang dilakukan oleh pihak swasta pada hakikatnya bukanlah amil melainkan mereka sebatas panitia zakat.
Menurut catatan historis, kendatipun UUD 1945 tidak berlaku sejak akhir bulan Desember 1949 sampai dengan permulaan Juli 1959, namun jiwanya terus hidup dalam masyarakat. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mr. Jusuf Wibisono (1950) menulis sebuah makalah yang dimuat dalam majalah Hikmah Jakarta (1950). Ia mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem ekonomi keuangan Indonesia. Terdapat juga suara-suara di kalangan anggota parlemen (DPRS) pada waktu itu yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah.
Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini, secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5/1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah juga telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang¬ undang. Akan tetapi setelah Menteri Agama gagal menggalang kerja sama dengan dua departemen lain yang erat hubungannya, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, maka terpaksa Menteri Agama mengeluarkan Intruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tersebut di atas.
Perjuangan umat Islam untuk menggolkan RUU Zakat terus menemui jalan buntu. Di antara kendalanya adalah tidak ada persamaan visi dan misi antara pemerintah dengan anggota DPR. Sehingga ada yang setuju kalau masalah zakat ini diatur berdasarkan UU. Tapi ada juga yang menganggap tidak perlu. Jadi, menyerahkan saja kepada masyarakat untuk pengaturannya. Sementara Achmad Sutarmadi mengatakan pihak-pihak yang menentang kehadiran Undang-Undang Zakat karena mereka takut kalau zakat dikelola dengan baik, maka perekonomian umat Islam akan bangkit. Apabila umat Islam mempunyai dana yang besar akan berbahaya. Maka mereka sengaja menghancurkan perekonomian, sehingga umat Islam hanya berpikir perut saja.
Pada perkembangan berikutnya, setelah terjadi pro-kontra di kalangan pemerintah dan DPR untuk melahirkan undang-undang zakat, akhirnya harapan umat Islam agar adanya aturan hukum positif yang mengatur tentang zakat ini menjadi kenyataan setelah pada tanggal 23 September 1999, Presiden BJ. Habibie mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Sambutan hangat pun muncul dari tokoh-tokoh agama, seperti tokoh sepuh dan mantan ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ali Yafie. Ia menyambut dengan memberi komentar, “Ini kemajuan luar biasa. Sejak tahun 1967 umat Islam memperjuangkan lahirnya undang-¬unadang ini”.
Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa ide perumusan undang-undang ini mendapat tantangan keras sekaligus menimbulkan reaksi pro dan kontra, tidak saja di masyarakat umum tetapi juga di kalangan wakil rakyat yang duduk di parlemen. Pro-kontra terus berjalan dengan segala dinamika di dalamnya akhirnya menemukan titik temu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini dikeluarkan pada masa pemerintahan BJ Habibie.
UU Nomor 38 tahun 1999 ini ditangkap oleh pemerintah daerah sebagai sebuah inspirasi bagi munculnya peraturan daerah (perda) yang membahas soal serupa dalam koridor pemerintah daerah yang otonom. Salah satu perda tersebut adalah Perda Nomor 9 tahun 2002 tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Perda Nomor 9 tahun 2002 ini menjadi landasan legal-formal bagi Pemda Kabupaten Lombok Timur untuk memotong sebesar 2,5 % gaji para guru pegawai negeri sipil yang berada di bawah naungan Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional. Ketika diterapkan pada tahun 2004, perda tersebut disambut dengan antusias oleh banyak kalangan baik itu tokoh masyarakat maupun dari kalangan PNS.
Keseriusan pemerintah mengoptimalkan fungsi zakat untuk kepentingan mensejahterakan umat, semakin kuat dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 38 Tahun 1999. Prinsip optimalisasi dana zakat pada UU ini diejahwantahkan dengan mensentralisasi manajemennya. Secara umum, poin-poin penting dalam UU ini adalah sebagai berikut:
a. Penguatan kelembagaan BAZNAS yang terintegrasi hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Adapun BAZ tingkat kecamatan diubah menjadi UPZ;
b. Menegaskan hubungan antara BAZNAS dengan Pemerintah Daerah. Hubungan ini berkaitan dengan usulan pembentukan BAZDA, kewajiban BAZDA melaporkan pengelolaan dana ZIS kepada Pemerintah Daerah, membiayai pelaksanaan tugas BAZDA, dan memberikan pembinaan dan pengawasan.
c. Reformasi birokrasi dengan struktur pengurus yang ramping;
d. Pengaturan terhadap izin mendirikan LAZ ;
e. Adanya sanksi terhadap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai amil melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat tanpa izin pejabat yang berwenang;
f. Akan dialokasikannya dana operasional BAZNAS dalam APBN melalui DIPA Kementerian Agama.
Meskipun demikian, respon masyarakat terhadap UU tersebut beragam dan cenderung menolak beberapa poin yang dinilai “kriminalisasi” dalam melaksanakan ajaran agama. Atas keberatan tersebut, telah diajukan gugatan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, ketentuan pidana terhadap orang yang mengumpulkan zakat ditegaskan dalam amar putusan bahwa “frasa ‘setiap orang’ dalam pasal 38 dan 41 UU Pengelolaan Zakat bertentangan dengan sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/mushalla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.” Selain itu, MK juga menegaskan bahwa syarat berbadan hukum dan terdaftar di organisasi kemasyarakatan Islam sebelum izin LAZ diberikan oleh menteri agama, sebagaimana diatur dalam pasal 18, bersifat alternative atau tidak wajib.
Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat dan hasil judicial review tersebut, tampak jelas bahwa upaya pengoptimalisasi dana zakat menjadi perhatian serius pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tentunya, ketegasan yuridis ini dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat. Pada titik ini, peran pemerintah daerah sangat penting, terutama dengan melalui saluran kearifan lokal di tiap-tiap daerah. Peran aktif tersebut, sebagaimana secara intrinsik terdapat dalam UU Pengelolaan Zakat juga berkaitan dengan pendistribusian dan atau pemanfaatan dana zakat. Dengan kata lain, fungsi pengumpulan zakat harus dibarengi dengan fungsi pengelolaan yang harus berdasarkan prinsip kesesuaian dengan syariah, transparan, produktif, efektif, dan efisien.
D. Legitimasi Doktrinal
Jenis-jenis pendapatan profesi harus dibayarkan zakatnya berdasarkan beberapa ayat, antara lain; من طيبات ما كسبتم أنفقوا آمنوا الذين أيها يا (Q.S. 2:268). Kalimat كسبتم ما bersifat umum mencakup seluruh penghasilan baik dari perdagangan, gaji maupun profesi lainnya. Berdasarkan ayat ini para ulama menetapkan zakat perniagaan (zakat ‘arudh al-tijarah). Karena itu, sangat relevan dan kontekstual kalau berdasarkan ayat ini juga ditetapkan zakat pendapatan berupa gaji maupun lainnya. Sedangkan barang-barang yang dizakati seperti disebutkan di dalam sunnah tidak lain merupakan praktek faktual yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslim generasi awal (muslimatul risalah). Namun barang-barang yang wajib dizakati akan selalu berkembang, sejalan dengan dinamika peradaban muslim baik itu karena efek dari perluasan wilayah Islam (muslimatu al-futuh) tempo dulu, maupun efek dari kemodernan jaman.
Ayat tersebut didukung oleh sejumlah hadis, antara lain:
ربع عشر أموالكم هاتوا dan العشر ربع الرقة في . Dengan menggunakan pola induksi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan seluruh aspek zakat (tujuan, fungsi ritual dan ekonomis zakat) ditambah dengan praktik faktual yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi’in, tanpa mengabaikan kearifan lokal, dalam bingkai mabda’tadhofurul adillah (kolaborasi sejumlah dalil), maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum zakat profesi sama dengan kedudukan hukum zakat mal yang lain. Terlebih bahwa zakat profesi dapat merealisasikan tiga jenis kemaslahatan dalam satu waktu yaitu kemaslahatan ritual (al-masalih al-ruhiyah), kemaslahatan intelektual (al-masalih al-aqliyah), dan kemaslahatan material (al-masalih al-maddiyah). Ketiga jenis kemaslahatan tersebut menjadi elemen pembentukan komunitas masyarakat muhsinin yang diidam-idamkan oleh Islam.
E. Kendala Haul
Umumnya para ulama fikih mengatakan bahwa salah satu syarat penting dalam aktivitas zakat adalah terpenuhinya haul baik itu untuk mal al-mustafad dan mal gairu al-mustafad. Gaji atau upah masuk dalam lingkaran mal al-mustafad. Sejumlah sahabat dan tabi’in berpendapat bahwa zakat mal mustafad dikeluarkan langsung pada saat memperolehnya, tidak terikat oleh syarat al-haul. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibn Abbas, Ibn Mas’ud, Mu’awiyah, al-Sodiq, al-Baqir, al-Nasir dan Dawud. juga dikemukakan oleh Umar Ibn Abdul Aziz, al-Hasan, al-Zuhri, dan al-Auza’i.
Dalam zakat profesi komponen yang harus diperhatikan, antara lain berapa dari penghasilan tersebut yang harus dizakatkan. Sehubungan dengan ini zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali panen. Dengan demikian, profesi diibaratkan seperti usaha pertanian, di mana panen seorang profesional adalah ketika ia menerima gaji. Dengan demikian setiap menerima gaji harus dizakatkan. Gaji yang harus dizakatkan adalah gaji kotor, yaitu take home pay sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi. Jadi seorang profesional muslim atau pekerja muslim begitu menerima gaji harus langsung dizakatkan.
Menggunakan nalar enumerasi sebab (ta’lil as-sababi) atau ijtihad ta’lili dengan menyamakan hasil profesi dengan hasil pertanian, maka zakat profesi tidak lagi membutuhkan syarat al-haul. Di samping itu, hadis-hadis tentang al-haul tidak satu pun secara akademik dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Hadis tentang al-haul diriwayatkan oleh empat sahabat yaitu Ali Ibn Abi Talib, Ibn Umar, Anas, dan Aisyah. Namun semua hadis ini tergolong da’if sehingga satu pun tidak ada yang dapat dijadikan argumen hukum.
Hadis Ali misalnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Bab Zakat as-Saimah. Menurut Ibn Hazm dan juga diikuti oleh Abdu al-Haq hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Wahb dari Jarir Ibn Hazim dari Abi Ishaq dari ‘Ashim dan al-Haris dari Ali. Haris tergolong kazzab (pembohong)…al-Hafiz mengomentari pendapat Ibn Hazm dalam karyanya al-Talkhis, “Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah dari Abu Ishaq dari ‘Ashim dari Ali secara marfu”’. Hadis Abu ‘Awanah, lanjut al-Hafiz, tidak menyebutkan tentang al-haul dan karena itu tidak bisa dijadikan landasan argumentatif. Redaksi lengkap tentang hadis tersebut terdapat dalam Sunan al-Turmuzi, “Kitab Zakat Bab Zakat al-Zahab Wa al-Warq”.
‘Ashim memang dianggap perawi yang siqat (kuat hafalan), namun tidak bebas dari cacat (al-jarh). Bahkan Ibn Munzir dalam karyanya Mukhtasar al-Sunan berkata al-Haris dan ‘Ashim tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan Ibn Hibban pun mengatakan hafalannya sangat jelek, kesalahannya dalam menyampaikan redaksi hadis sangat fatal. Yang pasti, seperti dikatakan oleh Ibn Hajar dalam al-Talkhis, bahwa hadis tersebut adalah ma’lul, cacat terutama pada masalah-masalah eksternal (perawi) antara lain al-Haris dituduh kazzab, ‘Ashim dipertanyakan ke-tsiqat-tannya. Dengan demikian, mereka yang mengharuskan al-haul dalam pembayaran zakat dipastikan tidak melakukan kritik eksternal (naqdu al-sanad) terhadap hadis ini.
Adapun hadis Umar, menurut al-Hafiz, diriwayatkan oleh Daru al-Quthni dan al-Baihaqi. Dalam sanad hadis tersebut terdapat Ismail ibn Iyasy. Hadis yang diriwatkannya dari nonpenduduk Syam tergolong daif. Demikian pula hadis Anas diriwayatkan oleh Daral-Quthni. Di dalam sanadnya terdapat Hasan Ibn Siyah. Dia adalah da’if. Bahkan Ibn Hibban di dalam kitab al-Dhu’afa’ mengatakan dia adalah mungkirul hadis jiddan, sehingga tidak dapat dijadikan argumen terlebih kalau meriwayatkan hadis secara mandiri.
Adapun hadis Aisyah diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Darul-Quthni. Al-Baihaqi dan al-Aqili dalam al-Du’afa’ mengatakan dalam sanadnya terdapat Harisah Ibn Abi al-Rijal yang termasuk da’if.
Ketiga hadis al-haul tersebut bersifat umum untuk mal al-mustafad dan mal gairu al-mustafad. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan mal al-mustafad diriwayatkan oleh al-Turmuzi dari Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya dari Ibn Umar. Namun sayangnya, menurut Turmuzi, Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam tergolong da’iful hadis. Mereka banyak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Sebetulnya hadis ini pun diriwayatkan oleh Darul Quthni, namun beliau juga tetap menilainya da’if.
Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa tidak ada satu hadis pun tentang al-haul bagi mal al-mustafad dan mal gairu al-mustafad bersifat sabit marfu’ kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan oleh al-Baihaqi.
Sementara itu, Ibnu Hazm mengatakan bahwa Ibnu Syaibah dan Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa’ dari Ibnu Abbas, bahwa kewajiban pengeluaran zakat setiap harta benda yang dizakati adalah yang memilikinya adalah seorang muslim. Ibnu Abbas menegaskan bahwa zakat dari harta penghasilan harus segera dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu satu tahun. Praktik ini telah dicontohkan oleh Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah dari sahabat, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri dari kalangan tabi’in.
F. Silang Pendapat Mal al-Mustafad
Seperti disebutkan bahwa tidak ada nas sahih yang berhubungan dengan syarat haul, dan juga tidak ada ijma’ baik ijma’ sukuti maupun ijma’ qauli, karena para sahabat pun silang pendapat tentang status haul bagi mal al-mustafad. Sebagian dari mereka menetapkan syarat haul, dan sebagian lagi tidak menetapkan syarat haul bagi mal al-mustafad. Setiap muslim wajib membayar zakatnya pada saat mereka memperolehnya. Kalau memang para sahabat sendiri silang pendapat tentang status haul bagi mal al-mustafad, maka tidak ada pendapat di kalangan mereka yang harus diprioritaskan. Karena itu, acuan ijtihad harus dikembalikan kepada nas-nas lain dan kaidah-kaidah umum hukum Islam.
Hal tersebut diperkuat oleh praktik faktual yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi’in. Ibn Abbas dan Ibn Mas’ud misalnya, selalu menarik zakat dari pemberiannya kepada orang lain. Berdasarkan prilaku mereka ini, Ibn Hazm mengatakan, “Sangat jelas bahwa zakat mal al-mustaafad tidak membutuhkan adanya syarat haul.
Mu’awiyah juga sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Muwath-tha’ tercatat sebagai khalifah yang pertama kali menarik zakat dari al-a’thiyah (gaji para militer). Sikap Mu’awiyah tersebut dalam posisi dan kapasitasnya sebagai khalifah. Para sahabat lain pun tidak mengajukan keberatan padahal pada masa pemerintahan Mu’awiyah masih terdapat sejumlah sahabat senior dan ahli fikih.
Setelah masa Mu’awiyah, Umar Ibn Abdu al-Aziz, yang menurut catatan sejarah muslim sebagai reformis 100 tahun pertama, selalu menarik zakat dari al-atha-at (gaji pegawai), al-jawaiz (hadiah), dan al-mazalim. Menurut catatan Abu Ubaidah bahwa Umar Ibn Abdu al-Aziz apabila memberikan ‘Ummalah (upah kerja seperti gaji pegawai dan upah buruh pada masa sekarang) kepada seseorang, beliau menarik zakatnya. Hal serupa juga dilakukan ketika menarik/mencabut al-mazalim (harta yang dikuasai oleh orang dengan cara yang tidak legal dianggap harta yang hilang). Gaji para tantara yang diambilkan dari bait al-mal juga selalu ditarik zakatnya. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah bahwa Umar Ibn Abdul Aziz selalu membayarkan zakat al-atha’ dan al-Jaizah. Demikian Umar selalu menarik zakat dari hadiah maupun uang insentif, mirip dengan penarikan pajak terhadap pendapatan dan hadiah pada masa sekarang.
Kalangan fuqaha’ tabi’in pun juga berpendapat bahwa zakat mal al-mustafad dibayarkan pada saat memperolehnya. Mereka antara lain al-Auza’i, pendapat ini juga diikuti oleh al-Baqir al-sadar, al-Sadiq. al-Nasir dari kalangan mazhab al-Al-Baiyt dan juga Dawud. Mereka berargumen bahwa nas-nas yang mewajibkan zakat selalu bersifat umum. Dengan demikian, haul menurut mereka tidak menjadi bagian dari syarat wajib zakat. Begitu pula hubungannya dengan nominal nisab, tidak mesti terpenuhi pada saat penerimaan “gaji” pertama, yang terpenting secara akumulatif nisab terpenuhi dalam hitungan 12 bulan Hijriyah.
Terdapat perbedaan pendapat tentang mal al-mustafad di antara mazhab yang empat. Perbedaan mereka juga terjadi pada seputar haul dan nisab. Tidak heran jika Ibn Hazm dengan karakteristik kritiknya yang tajam dengan menggunakan kata-kata yang terkadang kurang etis mengatakan bahwa masing-masing pendapat mereka itu adalah fasid (rusak). Indikasi fasid tersebut cukup ditunjukkan dengan perbedaan yang terjadi di kalangan mereka itu sendiri. Semuanya adalah klaim yang tidak berdasar, fasid karena tidak konsisten dan antagonistik antara satu dengan lainnya. Terlebih lagi, tidak mengacu kepada dalil baik dari al-Qur’an, Sunnah sahihah, dan riwayat yang benar, dan juga tidak ada ijma’ dan qiyas.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:
1. Penetapan syarat haul bagi setiap al-mal termasuk mal al-mustafad tidak didukung oleh nas yang sahih maupun hasan yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan hukum yang relevan dengan kepentingan masyarakat.
2. Para sahabat dan tabi’in silang pendapat mengenai mal al-mustafad. Sebagian dari mereka memberlakukan syarat haul, dan sebagian lagi tidak memberlakukannya, bahkan zakatnya harus dikeluarkan pada saat menerimanya. Jika terjadi silang pendapat di antara mereka, maka tidak satu pun pendapat mereka yang mesti diutamakan apalagi diprioritaskan. Seluruh persoalannya dikembalikan kepada teks syariah dan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat yang lebih besar.
3. Memberlakukan haul terhadap zakat profesi sama artinya dengan membebaskan sebagian besar kaum profesional dari kewajiban zakat, dan dalam waktu yang sama mengeksploitasi potensi zakat dari masyarakat muzakki konvensional yang pada umumnya tingkat kehidupan mereka tidak lebih baik dari kaum profesional.
G. Kendala Nisab dan Besarnya Zakat Profesi
Harus diakui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki pijakan dalil langsung, baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi. Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zakat profesi, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah pembandingan (analogi/qiyas) dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah mafhum. Dengan qiyas-lah akan ditentukan antara lain berapa nilai (persentase) zakat profesi. Sebab, sebagaimana dimaklumi, persentase tiap-tiap lima jenis zakat itu berbeda.
Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab. Dalam penentuan nisab terhadap zakat penghasilan, penulis cenderung menganalogikannya (qiyas) menurut ukuran tanaman dan buah-buahan (sebagaimana disebutkan di atas), yaitu pendapataan yang mencapai atau senilai dengan lima wasaq (50 kail) atau 653 kg bersih, maka wajib dikenakan zakatnya 2.5 % saat memetik atau saat menerima gaji. Penulis tidak memilih 5% karena gaji yang harus dizakatkan adalah gaji kotor, yaitu take home pay sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi, membayar hutang, dan biaya hidup terendah sesorang yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan.
Memang pendapat tersebut akan tampak lemah jika diasumsikan bahwa status petani adalah penyewa tanah. Zakat yang dikeluarkan 5% atau 10%, sementara pemilik yang menyewakan tanah tanpa capek akan mengeluarkan 2.5%. Sehingga lebih tepat kalau nisab yang diberlakukan pada zakat profesi adalah nisab al-nuqud yang diperkirakan 85 gram emas. Jumlah ini menurut Qardawi sama dengan 20 misqal seperti disebutkan di dalam al-Asar. Di samping itu penerimaan gaji juga dalam bentuk uang, maka lebih relevan kalau nisab zakat profesi adalah nisab uang.
Namun pendapat tersebut juga akan kelihatan lemah dengan mengkaji beberapa alasan berikut. Pertama, tanam-tanaman/pertanian pada masyarakat agraris merupakan mata pencahariaan utama. Sedangkan pada masyarakat industri orang tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi bekerja untuk badan usaha atau orang lain sehingga yang diperoleh setiap bulan adalah gaji/upah. Kedua, gaji diqiyaskan/dianalogikan dengan hasil pertanian karena dibayarkan secara berkala. Sektor pertanian yang waktu/musim panennya terjadi berkala pula.
Ketiga, karena panennya terjadi secara berkala maka ketentuan zakat hasil pertanian hanya menggunakan nisab dan tidak ada haul. Begitu juga dengan zakat gaji/penghasilan dan profesi.
Keempat, penghasilan gaji/profesi tidak diqiyaskan/dianalogikan dengan emas, karena biasanya emas sebagai alat ukur kekayaan untuk simpanan yang dikumpulkan untuk jangka waktu tertentu. Maka, qiyas terhadap emas lebih tepat diterapkan pada bentuk simpanan/diposit.
Sedangkan penentuan 2.5% bukan 5% atau 10% pada zakat penghasilan/gaji didasarkan atas tiga pertimbangan sebagai berikut. Pertama, pada sektor industri, jasa dan perkantoran lebih banyak dibutuhkan sebagai persyaratan seperti pendidikan, keterampilan dan kemampuan penunjang lainnya, sehingga yang dibayarkan seseorang untuk dapat bekerja pada salah satu sektor tersebut di atas jauh lebih mahal dibanding kalau seseorang bekerja pada sektor pertanian.
Kedua, gaji/upah yang diterima para pegawai umumnya merupakan penghasilan utama dan satu-satunya, jarang sekali setidaknya tidak banyak jumlah pegawai yang memiliki usaha sampingan. Lain dengan para petani, di samping memperoleh hasil pertanian seperti padi, mereka juga menanam ikan, sayur-sayur dan lain-lainnya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk kebutuhan lauk pauknya tidak perlu diambil dari hasil pertanian.
Ketiga, menurut riwayat dari Ibn Abi Syaibah dari Hubairah bahwa Ibn Mas’ud selalu membayar zakat gajinya setiap 1000, zakat yang dikeluarkannya adalah 25, jadi kalau dipersentase adalah 2,5%.
Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari kombinasi antara nalar ta’lil as-sababi (enumerasi sebab dengan memperhatikan sifat-sifat yang ada pada obyek zakat, dan zakat frofesi khususnya ) dengan nalar ta’lil al-gho’i (enumerasi tujuan dari diwajibkannya zakat itu sendiri). Hukum produk dari kombinasi kedua model nalar tersebut lebih humanis, dan akomodatif terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam perspektif filsafat hukum Islam bahwa pencermatan terhadap al-maqôsid secara khusus adalah merupakan percermatan terhadap al-ghoyât (tujuan). Sehubungan dengan ini ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu:
Pertama, status al-qoth’i dalam suatu ayat tidak ditentukan oleh pengkorelasian antara hukum dengan sifat atau sebab-sebabnya, melainkan pengkorelasian antara hukum dengan hikmahnya atau ‘illat-‘illat-nya. Artinya Ke-qoth’i-an itu berdiri atas enumerasi tujuan (ta’lil al-go’i), bukan atas enumerasi sebab (ta’lil sababi).
Kedua, bahwa al-qoth’i bukan qoth’iyatu al-madhomin ad-dalaliyah (kepastian isi berdasarkan penunjukan makna), melainkan qoth’iyatu al-madhomin al-akhlaqiyah (kepastian isi menurut etis relegius). Selama qoth’iatu al-maqosid (kepastian tujuan syari’ah) tidak masuk dalam konteks qoth’iyatu al-mdhomin yang dibangun atas prinsip hubungan kausalitas, melainkan atas tujuan hukum, maka al-madhomin yang ditetapkan oleh tujuan syari’ah merupakan aplikasi dari nilai etis relelegius (madhomin ‘amaliah qoyyimah), sehingga, al-qoth’i harus bersumber dari muatan nilai etis relegius (al-madhomin al-akhlaqiyah). Dengan demikian kewajiban zakat frofesi berdasarkan teks syari’ah yang “qoth’i” dengan mempertimbangkan tujuan syari’ah dan tujuan dari pada zakat itu sendiri.

H. Daftar Bacaan :
Abdu Al-Rahman,Thoha, Al-Lisan wa Al-Mizan awu At-Takautsar al-aqli, (Dar al-Baidho’: Al-Markaz as-saqofi al-‘Arabi, cet. I, 1998.
_____ , Tajdid al-minhaj fi taqwim at-turats, (Dar al-Baidho’: Al-Markaz as-saqofi al-‘Arabi, cet. I, 1994.
Al-Bazdawi, Ushul al-Bazdawi, markaz ‘ilm adab, Karaci.
Al-Duraini, Fathi, Manahij al-Ijtihad wa al-tajdid fi al-fikr al-islami, Majallah al-ijtihad, no.2, tahun 1990, Libanon.
Al-Fasi, ‘Allal, Maqosid al-syari’ah al-Islamiyah wa makarimuha, Maroko Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah, Al-Dar Al-Baidho’.
Al-Gazali, Muhammad, Al-Mustashfa min ‘ilm al-ushul, (Beirut: Dar Al-Arqom bin Abi Al-Arqom, tt).
Al-Raisuni, Ahmad, Nazariyat al- Maqosid ‘inda Al-Imam Syatibi, (Riyadh : al-Dar al-‘ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992.
Al-Razi, Fakhruddin, Al-Mahshul fi ‘ilm al-ushul, tahqiq Jabir Al-’ulwani, Beirut: Muassasah al-Risalah,1992M.
Al-Syatibi, Abu Ishak, al-Muwafaqat, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1415H/1994M.
Dawud, Muhammad, Nazariyatu al-qiyas al-ushuli minhaj tajribi islami dirasah muqoranah, Iskandaria: Dar al-da’wah, 1304H/1984M.
Ibn ‘Asyur, Muhammad Thohir, Maqosid al-Syari’ah al-Islamiah, (Tunis: al-Syarikah al-Tunisiah li al-tauzi’, 1988.
Ibrahim Abu Sulaiman, Abdu Al-Wahab, Dr, al-uztaz, Minhaj al-bahts fi al-fiqh al-islami, (Mekkah Saudi Arabia: Al-Maktabah Al-Makkiyah, cet. I, 1416H/1996M.
Turki, Abdu Al-Majid,”Syatibi wa al-ijtihad al-tasyri’ al-mu’ashir”, Majalah al-ijtihad, no.2, tahun 1980, Beirut, Libanon.
______,Munazharat fi Ushuli al-syari’ah al-islamiyah baina Ibn Hazm wa Al-Baji, terjemah wa tahqiq wa ta’liq Abdu Al-Shobur Syahin, muroja’ah Muhammad Abdu Al-Halim Mahmud, (Beirut: Dar Al-Garb Al-Islami, cet.I, 1404H/1986M.
Abdullah, Syarifuddin, Zakat Profesi, Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003.
Afzalurrahman. 1996. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Baqai, Muhammad Yusuf. 1995. al-Qamus al-Muhith. Beirut: Dar al-Fikri.
Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1994. al-Mu’jam al-Mufahris li Alfadh Al-Qur’an. 1364 H, al-Qahirah: Dar al-Hadis.
Berita Resmi Statistik, No. 47/IX/1 September 2006.
Doa, D. 2001. Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat. Jakarta: Nuansa Madani.
Jasmina, Thia. 2001. “Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota”. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XLIX No. 4.
Al-Junaidal, Hamad Ibn Abdirrahman, Manahij al-Bahisin fi al-Iqtisad al-Islami, Riyad: Syarikan al-al-‘Abikan, cet. I, 1402 H.
Mannan, M.A. 1997. Teori dan Praktik Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Al-Qardawi,Yusuf`, Fiqhu al-Zakat (Dirasah Muqaranah Liahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’ al-Qur’an wa al-Sunnah, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. XXIV, 1418 H/1997 M.
Al-Qosimi, Mujahid al-Islam, Buhus Fiqhiyah min al-Hind, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet. I, 1424 H/2003.
Sumarto, Sudarno. 2004. “Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia.” Kertas Kerja SMERU.
Syaltut, Muhammad. 1994. Aqidah dan Syariah Islam. Terj. Fachruddin Hs dan Nashruddin Thaha. Jakarta: Bumi Aksara.
Yafie, Ali. 1994. Menggagas Fiqih Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Zarqa’ Mustofa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am, Beirut: Dar al-Fikr, 1387 H/1968 M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *